JAKARTA | DN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan Program Listrik Desa (Lisdes) guna membuka akses energi bagi masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat 123 desa di wilayah Kaltara yang belum menikmati layanan listrik secara optimal. Mayoritas desa tersebut berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Pernyataan itu disampaikan Ingkong saat menghadiri rapat koordinasi Program Lisdes Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/5/2026).
Menurutnya, keterbatasan akses transportasi dan minimnya infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pembangunan jaringan listrik di daerah perbatasan.
“Kami siap mendukung percepatan Program Listrik Desa, termasuk mempermudah proses perizinan dan penyediaan lahan agar masyarakat di seluruh wilayah Kaltara bisa menikmati listrik secara merata,” ujar Ingkong.
Ia menegaskan kehadiran listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan Program Lisdes masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung hingga kebutuhan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
“Program Lisdes merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional sehingga membutuhkan dukungan lintas sektor agar target pembangunan dapat tercapai,” katanya.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan listrik desa di 1.516 lokasi pada 2026 dengan dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun. Hingga April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen dari target nasional.
Bagi Kalimantan Utara, program tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
Rapat koordinasi itu juga diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah pusat, PLN dan pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan Program Listrik Desa di seluruh Indonesia. [AH]
