TUBAN – DN | Polemik anggaran “Program Desa Digital” di Kabupaten Tuban semakin memanas setelah menjadi sorotan media. Program yang diduga menelan miliaran rupiah dari dana desa ini menuai kecaman, terutama karena Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Pemkab Tuban memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan resmi yang transparan.
Sikap diam pejabat terkait memicu kecurigaan. Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial Jawa Timur, Sugeng SP, mengecam keras tindakan Kepala Dinas Sosial P3A PMD Tuban yang dianggap tidak menghargai hak publik untuk mendapatkan informasi.
“Kebungkaman Kepala Dinas Sosial P3A PMD sangat disesalkan. Sebagai pejabat publik, yang bersangkutan wajib menjelaskan penggunaan uang negara, apalagi ini dana desa yang berasal dari APBN melalui APBD,” tegas Sugeng melalui sambungan seluler, Jumat (19/09/2025).
GMBI Wilter Jatim telah mengirimkan surat klarifikasi resmi kepada Dinas Sosial P3A PMD Tuban, namun hingga saat ini belum ada respons.
