JAKARTA ǀ DN – Pada Selasa kemarin, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menjatuhkan putusan sela (dismissal) atas semua perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Salah satu yang unik, putusan sela yang dijatuhkan Majelis pada perkara Nomor: 148-01-0129/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PKB dalam upaya pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato di sepanjang daerah pemilihan (Dapil) 5 Pohuwato, provinsi Gorontalo.
Duduk perkara dalam permasalahan tersebut, yaitu ketika KPU Pohuwato menetapkan suara Partai Demokrat di sepanjang daerah pemilihan (Dapil) 5 Pohuwato adalah sebesar 1.712 suara, sedangkan untuk PKB sebesar 1.711 suara, sehingga hanya selisih 1 suara.
Dalam permohonannya, partai PKB mendalilkan bahwa KPU Pohuwato telah secara sengaja menambah 1 suara untuk Partai Demokrat yang terjadi di TPD 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, sehingga 1 suara tersebut harusnya milik PKB. Namun majelis berpendapat lain dimana dalil dan permohonan PKB dianggap tidak cukup bukti sehingga perkara tidak patut untuk dilanjutkan ke pembuktian.
