SURABAYA – DN | Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan larangan keras bagi Ketua RT, RW, maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk memungut biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Wali Kota Eri Larang Pungutan Adminduk, Tegaskan RT/RW Harus Jadi Pelayan Warga
Pos terkait
Rehabilitasi 16 Titik Irigasi di Lamongan Dimulai, Dukung Target Swasembada Pangan Nasional
Kominfo Sidoarjo Gelar Workshop Mobile Journalism, Dorong Literasi Digital Lewat Konten HP
Petugas IB Asal Tuban Raih Penghargaan Nasional, Harumkan Nama Jawa Timur
Wakil Bupati Tuban Dorong UMKM Naik Kelas di Peringatan 10 Tahun AKT
