BPK berharap DPRD Jawa Timur dapat menggunakan LHP sebagai acuan dalam mengawasi pelaksanaan APBD, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Pemprov Jatim berkomitmen untuk mempertahankan prestasi ini melalui evaluasi dan penguatan sistem pelaporan, dengan harapan peningkatan tata kelola keuangan daerah dapat berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. [Nat]
