Kebijakan ini dinilai sebagai jawaban atas keresahan tenaga honorer yang selama ini menunggu kejelasan status. Dengan adanya usulan tersebut, harapan mereka untuk memperoleh kepastian hukum semakin terbuka, sekaligus menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Takalar. [D’kawang]
Pos terkait
Karangagung Resmi Jadi Destana: Perkuat Mitigasi Bencana di Kawasan Pesisir Tuban
Sinergi Perdana Pemkab Tuban Evaluasi Program MBG: Pastikan Gizi Aman dan Tepat Sasaran
Bupati Sidoarjo Ajak Warga Jadikan Maulid Nabi Momentum Perkuat Persaudaraan
Gerakan Ibu Hamil Sehat di Sidoarjo: Langkah Strategis Tekan AKI, AKB, dan Stunting
Bupati Takalar Dorong Desa Digital, Website Desa Masih Belum Maksimal
