Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah yang paling rendah dan turun signifikan dalam Indeks HAM tahun ini, dari 1,3 pada tahun 2023 menjadi 1,1 pada 2024. Kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi berbasis UU ITE, tindakan represif terhadap upaya menyampaikan pendapat, pembubaran diskusi publik, pengerdilan terhadap kebebasan akdemik hingga kekerasan berbasis orientasi, identitas dan ekspresi gender merupakan rentetan peristiwa yang menjadikan rendahnya skor pada indikator ini.
Sementara pada variabel hak ekosob, indikator paling tinggi ada pada indikator hak atas pendidikan. Namun skor indikator ini tetap mengalami penurunan dari 4,4 menjadi 4,3. Penurunan juga terjadi pada indikator hak atas kesehatan dari 3,8 tahun lalu menjadi 3,7.
Indikator lain yang mengalami penurunan adalah hak atas tanah dari 1,9 menjadi 1,8. Hak atas pekerjaan tetap stagnan di skor 3,5 pada 2023 dan 2024. Hak atas budaya juga tidak mengalami kemajuan dengan skor stagnan 3,3.
“Kebebasan berekspresi dan berpendapat selalu berada di skor paling rendah, tidak hanya pada rumpun hak sipol tetapi juga pada keseluruhan rumpun yang ada pada variabel hak sipol dan ekosob,” ungkapnya.
Sayyidatul menggarisbawahi turunnya indeks HAM pemerintahan Presiden Jokowi terutama pada periode kedua 2019-2024. Dari skala 1-7, Jokowi tidak pernah menyentuh angka moderat 4. Pada akhir periode pertama 2014-2019, Jokowi sempat menyentuk angka 3,2. Tetapi kemudian turun ke 2,9 pada masa pandemi tahun 2020.
