Konflik perampasan wilayah adat akibat PSN d iantaranya proyek food estate di Papua Barat dan Kalimantan Tengah, pembangunan waduk lambo di Nagekeo hingga proyek Geothermal di Manggarai.
“Proyek-proyek atas nama keberlanjutan, itu prakteknya sebaliknya menyingkirkan keberlanjutan masyarakat atas ruang hidupnya, kebudayaannya,” ujar Ari.
Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad mengatakan pemerintah tentu memberi apresiasi atas indeks yang dikeluarkan oleh kelompok masyarakat sipil. Ini menunjukan demokrasi masih hidup di Indonesia.
Terkait kasus kebebebasan pemenuhan hak atas tanah, jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dinilai rendah, Rumadi mengungkapkan pemerintah terus bekerja keras untuk menuntaskan berbagai persoalan, baik terkait persoalan konflik pertanahan maupun kebebasan berekspresi,” Pemerintah menerima dan anti kritik,” ujar Rumadi melalui pesan singkat whatsapp kepada VOA.
Meski demikian, Rumadi menolak jika dikatakan pada pemerintah Presiden Jokowi tidak ada kemajuan yang dihasilkan. “Tampaknya itu terlalu mengeneralisir. Sementara terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah sudah melakukan terobosan melalui penyelesaian non-yudisial. [Red]#VOA
