SETARA Institute dan INFID mengatakan indeks hak asasi manusia (HAM) Indonesia 2023 ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan sama persis dengan 2019 atau saat Presiden Joko Widodo baru mulai memimpin.
JAKARTA (DN) – Pemenuhan hak atas tanah, jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak yang paling buruk dipenuhi selama kepemimpinan Jokowi selama hampir satu dekade. Ini merupakan bagian dari indeks HAM yang dirilis SETARA Institute dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di Jakarta, Minggu (10/12).
Jika membandingkan rata-rata skor nasional sejak 2019, data SETARA Institute menunjukan bahwa kepemimpinan Jokowi tidak pernah mencapai angka moderat – yakni 4 – dengan skala 1-7. Pada 2019, skor indeks HAM sebesar 3,2, lalu 2020 pada angka 2,9, 2021 pada angka 3, 2022 pada angka 3,3 dan pada 2023 ini kembali turun menjadi 3,2.
Peneliti hukum dan konstitusi SETARA Institute Sayyidatul Insiyah mengatakan pengerdilan ruang-ruang sipil yang semakin masif terefleksi pada skor indikator kebebasan berekspresi. Menyampaikan pendapat secara terbuka – yang selalu menjadi indikator – memiliki skor paling rendah setiap tahunnya.
Kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), represi aparat terhadap massa, pembubaran diskusi publik, pembatasan kebebasan akademik hingga kekerasan berbasis orientasi, indentitas dan ekspresi gender adalah rentetan peristiwa yang selalu ditemui sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. Kecendrungan jumlah kekerasan yang terus meningkat dari 2014 hingga 2023.
Kekerasan terhadap jurnalis pada pemerintah Jokowi, tambahnya, mencapai 81 kasus pada 2016, dan 84 kasus pada 2020 sebagai puncak dari “pemasungan kebebasan.”
