“Pertama terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu, pada pemilu sebelumnya ini terjadi indikasi kecurangan yang berujung pada dilaksanakannya PSU dan hitung suara ulang,” kata Irjen Imam Sugianto.
Kedua lanjut Kapolda Jatim, secara konflik pemilu sebelumnya beberapa kasus menonjol diantaranya, bentrok antar pendukung bahkan ada yang menggunakan senjata api illegal.
“Pada Pemilu tahun 2019 juga sempat terjadi pencurian kotak suara,pengerusakan, bahkan sampai adanya pembakaran Mako Polsek dan pengerahan massa dalam rangka menolak penghitungan hasil pemilu, ini inventarisir terhadap sejarah konflik pemilu di 2019,”tambah Irjen Imam.
Sedangkan yang Ketiga, Kapolda Jatim menyebut karakteristik masyarakat Jawa Timur, ada sebagian masyarakat yang cukup memiliki temperamen tinggi kemudian mudah terprovokasi terhadap isu dan pemberitaan hoax termasuk politik identitas.
Kemudian keempat hasil pemetaan di seluruh Pulau Madura menurut Kapolda Jatim adalah pengaruh tokoh masyarakat sangat patuh terhadap tokoh agama, ulama, kepala desa.
“Dan terakhir adalah fanatisme relawan, yang mana kurang lebih 41 juta jumlah penduduk Jawa Timur betul-betul memunculkan berbagai potensi relawan untuk mendukung Paslon sehingga di grass road ini memiliki potensi kerawanan untuk bentrok,” terang Irjen Imam.
Lebih jauh disampaikan, indeks potensi kerawanan yang di launching oleh Mabes Polri ada tiga tahapan yang sudah dilaksanakan, pertama di tahun 2022 yaitu bulan September, Jawa Timur masuk kurang rawan, kemudian di tahap kedua di Januari 2023, Jawa Timur naik sangat rawan dan kemudian terakhir bulan Agustus 2023 indeks potensi kerawanan di Jawa Timur turun hanya menjadi rawan.
“Mudah-mudahan 5 dimensi yang dipakai mengukur indeks kerawanan di Jawa Timur ini memiliki kevalidan bagus, sehingga antisipasi yang harus disiapkan untuk menghadapi pemetaan kerawanan ini betul-betul tepat,”ungkap Irjen Imam.
