“Bupati Lamongan telah diperiksa di KPK,” terangnya. Pemeriksaan bupati seperti disampaikan penyidik kata Ali Fikri karena pada saat pembangunan gedung tahun 2017-2019 tersebut, yang bersangkutan menjabat sebagai sekretaris daerah (Sekda).
Untuk diketahui, KPK beberapa waktu lalu menggeledah sejumlah kantor, diantarnya Kantor Dinas PUPR, Rumah Dinas Bupati, ruangan sekda dan beberapa ruangan yang ada di kantor Pemkab Lamongan, rumah para eks kepala dinas dan rumah kontraktor.
Penggeledahan KPK itu ditujukan untuk mencari dokumen proyek pembangunan gedung Pemda periode 2017-2019. Bahkan penggeledahan rumah dinasnya dan beberapa kantor itu dibenarkan bupati Yuhronur Efendi saat itu.
“KPK melakukan penggeledahan di kantor PUPR dan rumah dinas kami dalam rangka untuk mencari dokumen berkaitan dengan proyek pembangunan gedung Pemda 2017-2019 dan sudah dilaksanakan selama beberapa jam,” kata Yuhronur Effendi saat itu sehari setelah penggeledahan.
Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menyebut pihaknya telah membuat berita acara terkait pencarian dokumen tersebut. Namun, saat ditanya dokumen apa yang dibawa KPK, Yuhronur Effendi enggan menjawab karena bukan wewenangnya.
