PEMALANG | DN – Pemerintah Kabupaten Pemalang menuai kritikan setelah surat permohonan dukungan dana yang dikirimkan kepada Paguyuban Biro Perjalanan Wisata GATTRA dan sejumlah Perusahaan Otobus (PO) menjadi viral dan memicu perdebatan di kalangan masyarakat serta praktisi hukum.
Surat bertanggal 9 Mei 2025 dengan nomor B/000.8.3.4/…/2025, yang ditandatangani atas nama Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah u.b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, berisi permohonan dukungan dana dalam pelaksanaan Karnaval SCTV di Pemalang.
Namun, kebijakan ini mendapat reaksi negatif karena dinilai bertentangan dengan peringatan pemerintah pusat yang melarang organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan permohonan sumbangan kepada pengusaha.
Setelah menjadi sorotan publik, Pemkab Pemalang mencabut surat permohonan dukungan dana tersebut melalui surat pencabutan bernomor B/000.8.3.4/0057/2025, tertanggal 16 Mei 2025. Namun, langkah ini dianggap terlambat dan berpotensi menimbulkan kerugian hukum, baik materiil maupun imateriil, terutama bagi sponsor lokal.
Dr. (C) Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, seorang praktisi hukum sekaligus konsultan tata kelola pemerintahan, menilai bahwa pencabutan surat setelah kegiatan berlangsung lebih dari satu minggu merupakan bentuk maladministrasi.
