“Kami fokus pada percepatan legalisasi aset serta penyelesaian hambatan administratif dan teknis di lapangan. Sinkronisasi data antara PLN dan BPN menjadi langkah kunci untuk mendukung hal tersebut,” ujar Eko Rahmiko, Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi UIP JBTB.
Turut hadir dalam forum tersebut jajaran Kanwil BPN Bali serta pimpinan dan tim Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar. Dialog berlangsung konstruktif dengan penekanan pada koordinasi lintas sektor yang intensif.
Pihak Kanwil BPN Bali menyatakan dukungannya terhadap langkah PLN, dan berkomitmen untuk membantu percepatan administrasi sertifikasi aset sesuai peraturan yang berlaku.
