Hartanto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta, para penguji dan Dewan Pers atas kerja sama, dedikasi dan kontribusinya menyukseskan UKW ini.
“UKW ini bagian dari gerakan moral PJI untuk terus mengangkat harkat dan martabat wartawan Indonesia. Ini Angkatan ke 9. Ke depan kita akan terus mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan”, tegas jurnalis investigasi senior yang juga Pembina dan Penasehat berbagai Organisasi itu.
Hasil penelusuran media ini, PJI pelopor penyelenggaraan UKW di luar konstituen Dewan Pers, setidaknya di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, yang sejak awal konsisten mengedepankan profesionalisme, independensi dan pembinaan wartawan.
Menanggapi pertanyaan wartawan, Ketua Umum PJI Hartanto Boechori menjelaskan, “dan mengenai hal itu (Pelopor UKW di Jatim dan Jabar), tidak terlepas dari dorongan dan jasa Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang akrab disapa Stanley, mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, mantan anggota Dewan Pers Imam Wahyudi, mantan anggota Dewan Pers Asep Setiawan beserta seluruh elemen di lingkungan Dewan Pers yang telah memberikan ruang dialog, dukungan moral dan arahan konstruktif pada PJI”, ungkapnya.
Ditambahkan Hartanto, “PJI lahir di Kota Pahlawan Surabaya pada tahun 1998 dan salah satu penanda tangan KEWI atau Kode Etik Wartawan Indonesia yang dicetuskan 26 Organisasi Wartawan di Bandung pada 5-7 Agustus 1999. Atas permintaan Dewan Pers periode pertama tahun 2000-2003, untuk menyelaraskan dengan bunyi pasal 15 Undang Undang Pers, ‘Dewan Pers mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik’, maka diadakan pertemuan lagi dan KEWI diubah menjadi Kode Etik Jurnalistik atau KEJ. Dan PJI belum konstituen Dewan Pers hanya disebabkan kekurangan perwakilan Provinsi. Tetapi PJI memegang pengakuan resmi Dewan Pers”, jelas pria 65 tahun enerjik itu panjang lebar.
