LAMONGAN | DN – Dalam sebuah pernyataan yang menuai kontroversi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menyebut wartawan dan organisasi masyarakat sipil (LSM) sebagai “pengganggu desa.” Pernyataan ini muncul dalam konteks pembahasan mengenai isu penyalahgunaan dana desa yang melibatkan sejumlah pihak, yang diduga telah merugikan masyarakat di desa-desa.
Wisuda UNISLA ke-22: Cinta Almamater, Spirit Keilmuan, dan Transformasi Ekonomi Lamongan
Ketua Umum PJI: Negara Harus Tegas. Terapkan TPPU dan Cabut Izin Pembalak Liar!
Ketua Umum PJI: Hakim Berani Langgar SEMA, Mafia Hukum Bercokol
Tutorial Anti-Wartawan Ala Kades Sukorejo: Minta KTP, Teriak Maling, Gebuk Bila Perlu
GMBI Ultimatum Dinsos Tuban: Siap Tempuh Jalur Hukum Jika Fakta Tetap Disembunyikan
Ketika Negara di Ambang Krisis – Ekonomi, Politik, dan Pertarungan Kekuasaan 2026
