SIDOARJO | DN – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah strategis dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menangani premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, investasi, serta aktivitas dunia usaha. Keputusan ini dirumuskan dalam rapat koordinasi di Favehotel Sidoarjo, Selasa (3/6/2025).
Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini bertujuan menjaga stabilitas daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Satgas akan bertindak terhadap ormas yang dinilai meresahkan, terutama yang menggunakan kekerasan atau mengganggu iklim investasi.
“Upaya ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” ujar Wabup Mimik.
Satgas Terpadu ini melibatkan berbagai elemen, termasuk Forkopimda Sidoarjo, Satpol PP, dan perangkat daerah lainnya. Fokus utama pengawasan mencakup empat titik rawan premanisme, yakni sektor parkir, pedagang kaki lima (PKL), aliran sungai, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurut Wabup Mimik, pengelolaan parkir menjadi salah satu tantangan utama, karena sekitar 75 persen masih dikuasai oleh pihak yang tidak resmi. Ia menekankan bahwa jika sistem parkir dikelola dengan baik, hal tersebut berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.
