“Pada prinsipnya, kalau di Papua itu, selalu pemilu dan pilkada itu dihadapkan pada pilihan, bahwa mau pemilu atau pilkada yang sesuai asas, yakni Luber dan Jurdil, atau pemilu dan pilkada yang aman. Kita tahu, bahwa pilihannya masih sangat mudah mengatakan, lebih baik yang aman,” papar Latifah.
Papua pernah menjadi salah satu tema debat calon presiden putaran pertama. Namun, banyak pihak menilai, tidak ada pembahasan mendalam yang menjanjikan solusi bagi Papua ke depan.
Dr. Rosita Dewi, peneliti kluster Pertahanan, Keamanan dan Konflik, Pusat Riset Politik BRIN mengupas visi misi capres-cawapres, khususnya terkait isu Papua. Hasil kajian itu dipublikasikan resmi pada 16 Januari 2024.
Dewi membandingkan, seberapa banyak Papua disebut dalam dokumen visi misi setiap pasangan. Dia menghitung, pasangan pertama Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyebut Papua sebanyak 15 kali dalam dokumen mereka.
“Dan ada segmen tersendiri untuk Papua, untuk Paslon nomor urut 1 ini, dengan jargon Papua Pemerataan Sempurna,” ujar Dewi.
Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya satu kali menyebut Papua dalam dokumen mereka.
“Itu pun di bagian profil, dan itu menjelaskan bagaimana jasa Pak Prabowo Subianto dalam pembebasan sandera di Mapenduma,” tambahnya.
Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut Papua sebanyak tiga kali. “Mereka prioritasnya adalah pembangunan asimetris. Jadi bagaimana pengentasan kemiskinan dan upaya penyejahteraan orang Papua,” ujar Dewi.
Tawaran yang disampaikan pasangan nomor urut 1 adalah bahwa mereka melihat bukan hanya ada kekerasan di Papua, tetapi juga ketidakadilan. Solusi yang ditawarkan adalah penyelesaian pelanggaran HAM secara tuntas, tidak terjadi pengulangan pelanggaran HAM dan yang ketiga dialog. Sementara pasangan nomor urut 2, kata Dewi, melihat persoalan Papua adalah soal separatisme dan gerakan ini karena campur tangan asing.
“Jadi memang, penekanan dari Paslon 2 ini bagaimana campur tangan asing itu selalu ingin untuk ada disintegrasi Indonesia,” lanjut Dewi.
Paslon 2 menawarkan solusinya penegakan hukum dengan memperkuat aparat keamanan di Papua dan mempercepat pembangunan ekonomi, serta melanjutkan program Presiden Jokowi. Sementara Paslon 3 lebih banyak menawarkan dialog.
Dewi menambahkan, kunci pemilu damai di Papua sangat tergantung dari elite politik, penyelenggara pemilu, aparat keamanan dan masyarakat.
“Namun, yang masih menjadi pertanyaan, apakah hasil dari Pemilu 2024 ini akan menyelesaikan konflik dan menyejahterakan Papua? Dari hasil debat dan visi misi capres-cawapres, kita bisa membayangkan bagaimana masa depan Papua,” tukas Dewi. [Red]#VOA
