Peristiwa ini terjadi di tengah stagnasi penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang telah bergulir sejak 2023. Proyek yang dikerjakan pada periode anggaran 2017–2019 itu sebelumnya telah menyeret nama sejumlah pihak, termasuk kontraktor dari PT Brantas Abipraya dan beberapa pejabat daerah. Namun hingga akhir 2025, belum ada penahanan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kemarahan warga pun tak terbendung. Beberapa di antaranya menyebut insiden ini sebagai “bencana moral”, bukan sekadar bencana konstruksi. “Gedung ratusan miliar ambruk begitu saja, sementara para tersangka masih bebas. Ini bukan drama, ini kenyataan yang menyakitkan,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
KPK sempat melakukan pemeriksaan intensif terhadap belasan saksi di lantai 7 gedung yang sama pada Juli lalu. Namun, publik menilai langkah tersebut belum cukup. “Koper-koper penyidik yang dibawa waktu itu hanya menambah adegan, bukan menyelesaikan cerita,” sindir seorang aktivis antikorupsi lokal.
