Dari total R 466 Triliun anggaran yang dibutuhkan untuk membangun keseluruhan IKN, hanya 20 persen diambilkan dari APBN, meski realisasinya dana APBN yang terpakai sudah mencapai sekitar 30 persen. Hal ini tidak lepas dari belum adanya investor asing yang masuk, dan masih sedikit investor dalam negeri yang terlibat.
Kepastian hukum dan situasi politik yang kondusif di dalam negeri, kata Liliana, menjadi masalah dasar yang mesti dibenahi agar investor asing tidak ragu berinvestasi di IKN. Penyelesaian masalah risiko politik dan kepastian hukum, akan menjawab keraguan investor yang akan masuk meski telah ada skema insentif yang ditawarkan oleh pemerintah.
“Nah, risiko yang dibobot oleh luar negeri karena dia tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kondisi Indonesia, tentu dia membobotnya memakai country risk, risiko negara. Ada economic risk, ada political risk, ada social environment, tapi saat ini menurut saya political risk itu dibobot tinggi oleh mereka,” ujarnya.
Liliana yang juga Kepala Managemen Keuangan dan Investasi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, menyarankan adanya penataan ulang skala prioritas dan efisiensi anggaran untuk mengatasi persoalan anggaran yang masih terbatas. Hal ini perlu dilakukan agar tidak sampai mengorbankan pos lainnya di APBN sebagai sumber pendanaan utama dari seluruh pembangunan di Indonesia. Dengan demikian pembangunan IKN dapat tetap berjalan, tapi tetap didasarkan pada realitas keuangan yang dimiliki.
“Menata governance-nya, tata kelolanya, jadi IKN harus juga realistis, mana sih sebenarnya yang memang betul-betul urgent di prioritas satu, memang realistis dengan dana yang ada bisa dilaksanakan dulu,” katanya. [Red]#VOA
