“BKD adalah fondasi pembenahan pemerintahan. Kami ingin mutasi ini benar-benar sesuai arahan BKN dan membawa dampak positif bagi pelayanan publik,” ujar Subandi.
Ia juga menekankan bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Pejabat yang dilantik diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga karakter kepemimpinan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Pejabat harus berani membuat terobosan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. [Swd]
