Mak Mimik juga menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan sosial.
Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.
“Jika perempuan Sidoarjo bersemangat turun langsung, maka banyak persoalan dapat segera diatasi. Musrenbang Perempuan ini bukan sekadar forum usulan, melainkan bukti komitmen bersama dalam pembangunan yang setara,” ujarnya.
Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menjelaskan Musrenbang Perempuan berfungsi memfasilitasi proses penyelarasan kebutuhan pembangunan dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Usulan yang muncul akan dipadukan dengan rencana kerja perangkat daerah (Renja OPD) dan menjadi bahan pemutakhiran RKPD yang mengacu pada RPJMD.
