“Kami sangat mendukung komitmen teman-teman di Takalar. Ini adalah niat mulia yang harus mendapat dukungan semua pihak, terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar,” ujar Djaya Jumain saat ditemui di salah satu warkop di Takalar.
DPP LBH Suara Panrita Keadilan berencana menerbitkan Surat Keputusan (SK) resmi dalam waktu dekat sebagai legalitas pembentukan DPC Takalar. SK tersebut juga akan ditembuskan ke aparat penegak hukum (APH) terkait sebagai bagian dari koordinasi lintas lembaga.
Dengan terbentuknya DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar, diharapkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan profesional. [*]
