Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah desa.
Sementara terkait permintaan APBDes telah di atur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008.
Terpisah Sundarto di hubungi media ini mengatakan jika saat dirinya ketemu mastur di kantor desa dirinya hanya menjelaskan terkait mekanisme dan aturan yang terkait APBDes. [Tim_Red]
Dugaan Pelecehan Pasien THT di Puskesmas Tuban, Perawat Terduga Pelaku Nyaris Meregang Nyawa
Puskesmas Tercoreng! Perawat Diduga Lakukan Pelecehan, Dinkes Angkat Bicara
Pemangkasan UHC di Pemalang, Antara Administrasi dan Dugaan Pelanggaran Konstitusi
Warga Sumberarum Protes Sertifikat Tanah Berkurang, Kepala Desa Diduga Langgar Hukum Pertanahan
Proyek Drainase Ngraho Diduga Cacat Teknis: Ratusan Juta Rupiah Mengalir Sia-Sia
Proyek Pasar Ngadiluwih Kediri Terlambat, SP 1 dan SP 2 Diabaikan, K3 Diduga Dilanggar
