Yang lebih mengejutkan, Mubin berani menuduh bahwa aparat penegak hukum terlibat dalam praktik transaksional menyimpang. Dengan nada sembrono, ia bahkan menyebutkan ajakan untuk masyarakat turun langsung ke Polres Lamongan pada 25 April—sebuah langkah yang lebih terlihat sebagai provokasi daripada upaya membangun dialog konstruktif.
Narasi ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar tentang esensi demokrasi. Media sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Pembangunan desa yang menyentuh uang rakyat otomatis menjadi wilayah terbuka untuk kritik dan pengawasan. Tuduhan bahwa laporan media menghambat pembangunan adalah sebuah simplifikasi yang menyesatkan.
