Ketua DPC LBH Suara Panrita Keadilan, Muslimin Basri, menegaskan pentingnya transparansi dan keberanian dari pihak Inspektorat dalam mengusut dugaan penyimpangan tersebut.
“Kami mendukung penuh langkah Inspektorat Takalar. Diperlukan keberanian dan pertimbangan matang untuk memberantas penyalahgunaan keuangan desa tanpa pandang bulu,” ujar Muslimin.
Ia juga menekankan bahwa hasil pemeriksaan harus diumumkan secara terbuka kepada publik dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa.
“Pengurus BumDes harus bertanggung jawab atas dana yang telah dikelola. Jika terbukti tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, maka harus ada tindakan hukum yang tegas,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, LBH Suara Panrita Keadilan akan turut melakukan pengawasan dan menyerahkan hasil investigasi kepada Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Takalar, khususnya dalam pengelolaan dana desa. [Red]
