KMP menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Proyek pemeliharaan jalan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Masyarakat berhak mendapatkan hasil pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah harus memastikan proyek berjalan profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Soekma.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat, transparansi, dan penegakan hukum dalam setiap proyek pembangunan. Tanpa itu, program pemerintah berpotensi kehilangan legitimasi di mata masyarakat. [SIS]
