Menurutnya, percepatan pencairan dana setelah kegiatan selesai turut mendukung kelancaran siklus belanja daerah. “Dengan proses yang efisien, belanja daerah bisa berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Stabilitas fiskal Lamongan juga tercermin dari capaian belanja daerah yang menempati peringkat ke-14 secara nasional dari 514 kabupaten/kota. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per 8 Agustus 2025, realisasi belanja daerah telah mencapai 53,13 persen dari total anggaran sebesar 58,19 persen.
