APM mendesak agar Inspektorat Kabupaten Takalar dan aparat penegak hukum segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Moncongkomba. Mereka menilai bahwa sikap bungkam Ketua BUMDes bukan hanya menciptakan ketidakpercayaan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Kami akan segera ajukan permintaan audit resmi. Dana desa adalah uang rakyat, bukan milik pribadi,” tegas Risal.
Tim redaksi MDN telah berupaya melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Desa Moncongkomba. Namun, baik Kepala Desa maupun Ketua BUMDes belum berhasil ditemui. Salah satu aparat desa yang dimintai kontak Ketua BUMDes mengaku tidak mengetahui nomor yang bisa dihubungi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait. Redaksi MDN tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Ketua BUMDes Moncongkomba dan Pemerintah Desa. [D’kawang]
