Jika kelak terpilih menjadi orang nomor satu, Anies mengatakan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dengan “mengembalikan KPK menjadi lembaga yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak seluruh tindakan korupsi.” Untuk itu ia mengusulkan amandemen undang-undang, memperbaiki rekrutmen KPK, meningkatkan standar kode etik bagi pimpinan dan staf KPK, serta mengoptimalisasi laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
“Kami melihat perlunya kita menuntaskan RUU Perampasan Aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan,” kata Anies.
Anies juga ingin mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik karena proses politik yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi. Prioritas pemberantasan korupsi menurutnya harus dimulai dari sektor pendapatan negara, sumber daya alam dan laut, pangan, layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), dan bisnis ilegal.
Dalam kesempatan yang sama, capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengatakan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total, jika kelak terpilih. Ia menilai penanggulangan korupsi membutuhkan kebijakan menyeluruh yang memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan program penghapusan korupsi harus berjalan secara realistis dan sistemik, serta mengusulkan penindakan korupsi dengan metode pembuktian terbalik – jika perlu. “Kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki. Hakim-hakim dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada intensif untuk korupsi sama sekali, Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis,” kata Prabowo.
