Lanjut Kuntoyo menegaskan bahwa tuduhan sabotase itu tidak berdasar, karena ia selalu berpegang pada aturan dan sumpah jabatan.
“Atas nama pribadi, keluarga, dan guru saya, tidak mungkin saya melakukan hal yang konyol apalagi melanggar aturan. Mungkin kata sabotase muncul karena polemik di masyarakat terkait pengangkutan sampah, tetapi ini menjadi tanggung jawab satu kesatuan yaitu Dinas lingkungan Hidup bukan hanya UKP ,” jelasnya.
Selain itu, Kuntoyo juga tak menampik bahwa anggaran memang ada, namun pencairannya sangat sulit.
“Pada bulan itu, kami benar-benar tertatih-tatih, jatuh bangun dalam mencari dana untuk operasional. Ini masalah internal, namun kenapa saya yang menjadi kambing hitam seolah-olah saya yang salah,” keluhnya.
Pada sebelumnya, 13 Juni, kepala UKP mencoba menghubungi Kepala Dinas (Kadis) melalui WA untuk menanyakan mengenai Surat Perintah Membayar (SPM) pencairan anggaran. Namun, ia tidak menerima respons, mungkin karena Kepala Dinas sibuk ada urusan lain.
Kemudian, pada hari Jumat pagi, tanggal 14 Juni, Kuntoyo menghubungi kembali Sub.bagian Pembinaan Program untuk menanyakan hal yang sama, karena pesan Whats Appnya pada tanggal 13 Juni tidak mendapatkan tanggapan.
Selain itu, ia ingin mengingatkan bahwa pencairan anggaran BOP akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 19 Juni, sebelum libur cuti bersama Hari Raya Idul Adha.
