PEMALANG | DN – Kegaduhan dalam penanganan sampah di Kabupaten Pemalang semakin ramai dan menarik. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pelaksana kegiatan dengan pimpinan diatasnya. Kondisi tersebut juga sangat berdampak pada pelayanan masyarakat karena tertumpuknya sampah.
Polemik mengenai tuduhan sabotase terhadap Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan (UKP) Pemalang, Kuntoyo, mencuat setelah terhentinya operasional armada pengangkut sampah yang menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat.
Dalam persoalan ini, Kuntoyo mengklarifikasi bahwa dirinya sedikitpun tidak berniat melakukan sabotase dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Pemalang atas ketidaknyamanan yang terjadi.
“Pada saat itu saya telah berusaha mencari pinjaman maupun dana talangan ke berbagai pihak, namun kebutuhan Biaya Operasional Pengangkutan (BOP) sampah sangat besar,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (28/6/2024) di kantor Unit Kebersihan dan Persampahan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang.
Dari pengakuan Kuntoyo, pihaknya bersusah payah mencari dana talangan karena dana dari pemerintah daerah tak kunjung cair, sehingga Kuntoyo memberikan laporan intensif kepada kepala dinas. Namun, upaya itu belum terealisasi dan malah dianggap sebagai sabotase.
Kuntoyo menjelaskan bahwa sesuai tugasnya, ia telah kooperatif mengajukan laporan terkait penganggaran SPJ kepada Subag Bina program di Kantor DLH. Namun, pencairan dana operasional rutin, termasuk bahan bakar minyak (BBM), selalu mengalami kesulitan.
“Saya sudah menyampaikan kepada kepala dinas bahwa BOP itu menjadi tanggung jawab bersama karena domainnya Dinas Lingkungan Hidup, artinya kolektif kolegial, bukan hanya tanggung jawab Kepala UKP. Namun, respons yang saya terima adalah tuduhan sabotase,” ungkapnya Kuntoyo.
