Kemenhan: Ada Penurunan Kapasitas Pertahanan Udara Akibat Penundaan Pembelian 12 Jet Tempur Mirage

  • Whatsapp
Pesawat Mirage 2000-5 milik Angkatan Udara Taiwan terlihat di Pangkalan Udara Hsinchu, di Hsinchu, Taiwan, 11 Januari 2023. Kementerian Pertahanan menunda pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 karena keterbatasan anggaran. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

Menurut pengamat pertahanan sekaligus salah satu pendiri Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, Indonesia terpaksa harus membeli Mirage 2000-5 yang sudah tua dan bekas dipakai Qatar karena anggaran pertahanan terbatas. Idealnya Indonesia membeli pesawat tempur baru untuk memperkuat sistem pertahanan udara, tetapi tak bisa dicapai karena keterbatasan anggaran, ujarnya.

Beberapa negara sempat mengungkapkan keinginan mereka menawarkan pesawat tempur bekas kepada Indonesia. Namun, perang Rusia-Ukraina membuat mereka mempertimbangkan kembali tawaran itu.

Bacaan Lainnya

“Kenapa di masa damai itu justru kita harus belanja (alutsista), karena kalau pas perang orang pada nahan atau kalah cepat sama negara-negara lain, udah nggak kebagian kita. Sementara kita sedang sangat butuh karena kapabilitas (pertahanan) udara kita sedang lemah karena ada beberapa (jet tempur) yang harus dipensiunkan karena usia,” ujar Khairul.

Retrofit menjadi satu-satunya jalan yang harus dilakukan sekarang, tambahnya, meskipun disadari bahwa pesawat yang sedang menjalani retrofit, tidak bisa terbang dan belum ada penggantinya. Kondisi ini berpotensi meningkatkan gangguan terutama ketika ada pesawat asing melintas tanpa izin di wilayah udara Indonesia.

“Kita tidak bisa mengamankan, tidak bisa dihadang, dihalau keluar, atau diturunkan paksa jika armada jet tempur tidak mencukupi,” ujarnya.

Khairul menyarankan Kementerian Pertahanan menyudahi rencana pembelian 12 Mirage 2000-5 bekas tersebut dan membahas dengan lebih teliti perencanaan pertahanan ke depan, di tengah keterbatasan anggaran saat ini.

Keputusan untuk menunda pembelian Mirage tersebut muncul meski Presiden Joko Widodo telah menyetujui peningkatan belanja pertahanan sebesar 20 persen hingga akhir tahun ini, untuk melipatgandakan piranti keras militer menjadi $25 miliar. [Red]#VOA