“Kalau Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Pak Prabowo, sama sekali tidak ada perspektif politik terkait dengan kebijakan pertahanan. Bagi Pak Prabowo terlalu murah kalau kemudian perspektif kebijakan pertahanan itu dibangun dengan pendekatan politik elektoral karena wilayah udara kita yang kosong itu sebenarnya sedetik pun tidak boleh terjadi,”ujarnya.
Ditambahkannya pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 itu sudah dipertimbangkan dengan baik sebelumnya. Namun perkembangan geopolitik, geostrategis dan kebutuhan lainnya mengharuskan penundaan pembelian tersebut.
Dahnil memastikan tidak ada ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Ceko dengan penundaan tersebut.
“Sebagai gantinya, kita kembali ke upaya retrofit. Artinya kita memperbarui sistem-sistem pesawat lama kita supaya layak tempur. Misalnya F-16 kita, sistem-sistemnya diperbarui agar layak tempur,” ujarnya seraya menambahkan hal ini sebenarnya sudah dilakukan secara rutin.
Dahnil mengakui potensi penurunan kapasitas pertahanan udara Indonesia karena penundaan rencana pembelian 12 Mirage, yang sedianya menjadi bagian dari upaya untuk membentuk postur ideal untuk sistem pertahanan udara Indonesia.
Pengamat: Anggaran Pertahanan Terbatas
