Lebih dari sekadar harga, kondisi infrastruktur di daerah perbatasan dinilai sangat memprihatinkan. Jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, serta layanan kesehatan dan pendidikan masih jauh tertinggal. Akses ke sejumlah wilayah bahkan masih mengandalkan jalur sungai dengan perahu kecil atau long boat yang harus menembus jeram berbahaya.
“Risikonya bukan hanya barang yang rusak, tapi nyawa pun bisa melayang jika perahu menabrak batu,” ujarnya.
Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara telah berupaya membangun akses jalan, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Ia mencontohkan pembangunan jalan aspal di wilayah Krayan yang hanya mampu direalisasikan sepanjang 800 meter dengan anggaran Rp5 miliar.
