“Sudah puluhan tahun kami menunggu perbaikan. Ini bukan hanya jalan utama, tapi juga jalur menuju rumah pahlawan nasional. Kami berharap pemerintah tidak menutup mata,” ujar Imanriwagau Daeng Bonto, warga setempat, dikutip dari .
Warga menilai kondisi tersebut mencerminkan minimnya kepedulian terhadap nilai-nilai sejarah dan hak dasar masyarakat. Ironisnya, wilayah Canrego dikenal sebagai kantong suara besar bagi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Dukungan politik yang konsisten dari masyarakat dinilai belum berbanding lurus dengan perhatian terhadap infrastruktur.
Secara regulatif, perbaikan jalan dan pelestarian kawasan bersejarah telah diatur dalam sejumlah undang-undang. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mewajibkan perlindungan terhadap situs sejarah, sementara UU No. 24 Tahun 2009 menegaskan pentingnya penghormatan terhadap jasa pahlawan nasional. Di sisi lain, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur publik.
