Retret, kata Arif, juga merupakan pemborosan yang artinya berlawanan dengan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo terkait efisiensi. Ia mengungkapkan, tujuan retret kepala daerah adalah ingin mencipatakan koordinasi yang baik tetapi jika melihat hasil retret yang dilakukan oleh para menteri, sasaran itu tidak tercapai.
“Bagaimana mungkin retret yang sudah dijalankan para menteri tidak menunjukan efek yang optimum kok sekarang mau diulangi dengan jumlah orang yang lebih banyak, dengan biaya yang tentu lebih besar. Jadi, dari segi apapun, retret bukan merupakan suatu kebutuhan,” kata Arif. Sebelumnya, kata Arif, kegiatan retret tidak pernah ada dan selama ini koordinasi pun tetap bisa berjalan.
Ketika ditanya apa yang dilakukan Megawati itu lebih mengedepankan politik bargaining, Arif menjawab, “itulah dia politikus, yang tidak boleh kan misalnya Megawati menghalang-halangi penegakan hukum, apakah itu dengan menyembunyikan tersangka, atau menghilangkan dokumen, atau yang lainnya. Itu baru problematik. Loh kok, Megawati melakukan politisasi menyangkut status hukum Hasto, ya itulah politik,” ujarnya.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan larangan dari Megawati ini merupakan urusan internal partainya. Partainya, kata Said, menyakini tidak ada sanksi dari pemerintah bagi yang tidak ikut retret kepala daerah tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan untuk kepala daerah yang mengajukan izin tidak hadir dalam retret, panitia meminta mereka mengirimkan wakil kepala daerah untuk mengikuti retret. Ia mengatakan, materi yang disampaikan dalam retret itu dinilai penting bagi pemerintah daerah.
Dalam retret yang berlangsung hingga 28 Februari itu akan ada penyampaian materi dari 40 menteri, Lemhanas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan tokoh-tokoh bangsa, termasuk Presiden Prabowo. Presiden dijadwalkan hadir pada dua hari terakhir retret. Pembiayaan kegiatan itu sepenuhnya ditanggung Kemendagri. Total anggaran untuk kegiatan itu sebesar Rp13,2 milliar. [Red]#VOA
