Perjanjian tahun 2014 antara dua negara kepulauan itu menetapkan batas maritim mereka di zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Mindanao dan Laut Sulawesi, sementara perjanjian patroli perbatasan tahun 1975 bertujuan untuk memerangi kejahatan di laut mulai dari pembajakan hingga penyelundupan.
Selama bertahun-tahun, ASEAN dan China telah mencoba untuk membuat kerangka kerja untuk menegosiasikan kode etik — sebuah rencana yang dimulai pada tahun 2002. Namun, kemajuannya berjalan lambat meskipun ada komitmen dari semua pihak untuk memajukan dan mempercepat proses tersebut.
Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag menyatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum. China telah menolak keputusan itu.
Ketegangan meningkat dalam beberapa bulan terakhir antara China dan Filipina karena mereka saling tuding mengenai beberapa perselisihan di jalur perairan tersebut. [Red]
