Ia menambahkan, Pemprov Jatim berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya terkait ketahanan pangan dan pendidikan menengah. “Kami menegaskan komitmen penuh untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pelayanan publik,” imbuhnya.
Dalam laporan BPK, masih ditemukan keterbatasan desain kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta koordinasi lintas kementerian. Menanggapi hal itu, Khofifah menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah memperkuat koordinasi pengelolaan irigasi bersama pemerintah kabupaten/kota, Kementerian PU, dan Kementerian Pertanian.
“Saya membawa belasan kepala daerah bertemu dengan Menteri PU. Kita punya peta irigasi yang sangat komplit dari Pangdam V Brawijaya. Harapannya, irigasi tersier bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
