“Ini bukan lagi soal lupa, ini kelalaian. Proyek bernilai miliaran rupiah, tapi tidak punya data legalitas aset yang jelas. Ini bisa berdampak serius terhadap status hukum bangunan ke depan,” ujar Ullah kepada MDN, Rabu (25/6).
Ia menambahkan, potensi permasalahan hukum dan konflik lahan dapat terjadi bila gedung tersebut berdiri di atas tanah yang belum bersertifikat atau tidak berstatus aset negara. Hal ini dapat melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
“Jangan sampai sekolah dipakai bertahun-tahun, lalu di kemudian hari dipersoalkan karena status tanah yang tidak sah. Pemerintah harus lebih tertib administrasi,” tambahnya.
