Karena itu, pihaknya mendorong APH bersikap netral dan profesional dengan menunda proses penyelidikan dan klarifikasi tentang pertanggungjawaban dana desa kepala hingga usai pencoblosan pada 27 November 2024. Hal ini penting dilakukan, menurut dia, untuk menjawab kecurigaan publik tentang marwah netralitas dan profesionalitas APH.
“Bukan tidak mungkin, peristiwa pemanggilan sejumlah kepala desa oleh Polres Sampang membuat polarisasi dukungan politik makin meruncing yang justru berakibat memecah belah masyarakat ke dalam kubangan disintegrasi, permusuhan, dan perpecahan,” terang Muchlas.
Karena itu, Muchlas berharap, Pilkada Sampang 2024 menjadi momentum untuk pemuda bukan sekadar karena dinamika elektoral yang sangat kompetitif, tetapi kontribusi pemuda punya ‘koherensi logis’ untuk menjadikan Pilkada Sampang besok adil, damai, dan berintegritas.
