Kendati Bupati Wahono mendapat pujian dari masyarakat yang menghargai keberpihakannya pada rakyat kecil, tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa keputusan menolak pengadaan mobil dinas baru justru dapat menghambat kinerja lembaga legislatif. Beberapa kalangan menyoroti pentingnya reputasi dan kemampuan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas yang membutuhkan mobilitas. Tanpa sarana transportasi yang memadai, dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu.
Perdebatan ini memicu pertanyaan: Apakah bupati sudah mempertimbangkan sepenuhnya semua aspek dalam keputusan ini? Masyarakat juga mengharapkan agar para pemimpin mereka saling berdiskusi dan menemukan solusi yang lebih baik. “Kami ingin pemerintah berkolaborasi, bukan berkonflik. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara efisiensi pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Maria, seorang aktivis lokal.
Sementara itu, pengamat politik, Nur Seno, menyatakan bahwa perdebatan ini mencerminkan dinamika yang sehat dalam pemerintahan daerah. “Sikap berbeda antara bupati dan DPRD adalah hal wajar dalam sistem demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana mereka mampu berkomunikasi dan menyampaikan kepentingan publik dengan baik,” pungkasnya.
