Cawapres Diminta Serius Tunjukan Visi Misi, Bukan Hanya “Gimmick”
Menanti Komitmen Ketiga Cawapres
Greenpeace Indonesia menggarisbawahi urgensi komitmen ketiga cawapres untuk menghentikan deforestasi dan ketergantungan pada batu bara. Ini penting karena program transisi energi yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo saat ini masih tetap mengandalkan sumber energi listrik dari batu bara, dan bahkan akan membangun PLTU baru.
Greenpeace Indonesia, ujar Khalisah, melihat kebijakan dalam negeri ini bertentangan dengan komitmen penanganan krisis iklim, karena jika memang serius ingin melakukan transisi energi maka pemerintah sedianya tidak lagi mengandalkan batu bara. Sebaliknya di era Jokowi ini justru dikeluarkan Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batu bara dan UU Cipta Kerja yang memfasilitasi penggunaan energi kotor.
Di sektor kehutanan, Greenpeace Indonesia mencatat sepanjang 2014-2022 – atau dua periode pemerintahan Jokowi – terjadi deforestasi seluas 3,4 juta hektare. Angka ini belum termasuk deforestasi terencana yang akan mengancam hutan di Papua, yang merupakan benteng terakhir dari hutan alam yang dimiliki Indonesia.
Khalisah mengatakan presiden berikutnya harus berani mengoreksi kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintahan Jokowi, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU Ibu Kota Negara (IKN).
Setop “Ekonomi Ekstraktif”
Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Fanny Tri Jambore mengatakan ekonomi yang dikembangkan di Indonesia menuju kepada ekonomi ekstraktif sumber daya alam yang berdampak pada lingkungan hidup. Ini menjadi isu yang paling disorot Walhi karena jika model Dia menambahkan jika model ekonomi ekstraktif itu terus dilanjutkan, maka akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa.
“Misalnya dalam 20 tahun terakhir, Indonesia naik menjadi salah satu penghasil (gas) emisi terbesar di dunia (600 juta ton CO2 setahun), ada di peringkat kesembilan pada 2021. Di sektor pertambangan batu bara, ada lima juta (hektare) konsesi yang sudah diberikan, hampir dua jutanya ada di dalam kawasan hutan,” katanya.
Selain itu, di pertambangan nikel, sekitar 700 ribu hektare dari total satu juta hektare wilayah konsesi tambang logam itu berada di dalam kawasan hutan. Tak heran jika tingkat deforestasi di Indonesia semakin meningkat, tambahnya. Dan hal ini berisiko terhadap ketahanan pangan.
Fanny mengatakan jika debat cawapres Minggu (21/1) malam tidak membahas bagaimana menata ekonomi yang masih bersandar pada industri ekstraktif, Indonesia tidak akan beranjak dari ancaman kerusakan.
Pos terkait
Rehabilitasi 16 Titik Irigasi di Lamongan Dimulai, Dukung Target Swasembada Pangan Nasional
Kominfo Sidoarjo Gelar Workshop Mobile Journalism, Dorong Literasi Digital Lewat Konten HP
Petugas IB Asal Tuban Raih Penghargaan Nasional, Harumkan Nama Jawa Timur
Wakil Bupati Tuban Dorong UMKM Naik Kelas di Peringatan 10 Tahun AKT
