| DN – Beberapa negara dengan perekonomian besar ingin menyelesaikan rencana menjelang KTT iklim PBB pada tahun ini untuk menghentikan pendanaan baru sektor swasta untuk proyek batu bara, menurut lima sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut kepada Reuters.
Jika disetujui, proposal rancangan dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) akan menjadi langkah awal lembaga multilateral dalam membatasi pembiayaan batu bara. Batu bara merupakan salah satu penyebab terbesar perubahan iklim karena menghasilkan lebih banyak emisi karbon dioksida dibandingkan minyak atau gas ketika dibakar untuk energi.
Rancangan rencana tersebut bertujuan untuk menetapkan kebijakan “standar emas” bagi lembaga keuangan dalam menangani batu bara. Rencana tersebut mengarahkan investor, bank, dan perusahaan asuransi untuk menghentikan pembiayaan baru terhadap proyek batu bara yang sedang berjalan atau yang direncanakan, serta mengakhiri pendanaan untuk perusahaan yang membangun infrastruktur batu bara, menurut sumber tersebut.
Berdasarkan rencana tersebut, lembaga keuangan akan mendanai penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU), dibandingkan melakukan divestasi dari aset-aset tersebut. Dan penutupan awal fasilitas PLTU harus diimbangi dengan pembiayaan energi ramah lingkungan untuk menggantikan kapasitas batu bara yang hilang.
Pinjaman dan penjaminan bank komersial kepada industri batu bara berjumlah $470 miliar antara Januari 2021 dan Desember 2023, kata LSM Urgewald dalam sebuah laporan pada bulan lalu.
