Pakar Sebut Penambahan Kementerian Sebagai Upaya Bagi-Bagi Kekuasaan

  • Whatsapp
Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan para politisi dari koalisi partai pendukung setelah pengumuman penetapan hasil pemilu oleh KPU di Jakarta 24 April 2024. (Foto: Adek Berry/AFP

Sejumlah pakar menyebut rencana penambahan kementerian yang akan dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto  merupakan upaya “bagi-bagi jatah kekuasaan”. Namun Waketum Partai Gerindra  Habiburokhman menganggap penambahan kementerian itu sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara besar.

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40. Jumlah ini melebihi jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Kementerian Negara, yakni maksimal 34 kementerian.Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai penambahan tersebut melanggar Undang-Undang Kementerian Negara. Dia menduga rencana penambahan jumlah kementerian tersebut akan dilakukan melalui perubahan undang-undang. Oleh karena itu, kata Herdiansyah, aksi merangkul kelompok oposisi kencang dilakukan biar aman prosesnya.

Bacaan Lainnya

Selain mengubah undang-undang, kata Herdiansyah, penambahan jumlah kementerian itu bisa juga melalui Mahkamah Konstitusi.

Dia menekankan jumlah kementerian yang terlalu banyak tidak akan efektif dan boros karena pekerjan yang harusnya bisa digarap oleh satu kementerian malah dikerjakan “ramai-ramai”.

Selain itu, kata Herdiansyah, semakin banyak kementerian maka ancaman korupsinya juga akan besar. Oleh karena itu, dia menilai penambahan kementerian bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Penambahan itu, ungkapnya, hanya untuk bagi-bagi jatah kekuasaan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *