Antisipasi Kepadatan Arus Balik Lebaran, Pemerintah Terapkan WFH 50% Bagi ASN pada 16-17 April

  • Whatsapp
FILE - Kepadatan arus mudik menjelang lebaran di kawasan Bogor, Jawa Barat, 13 April 2024. (ADITYA AJI / AFP)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April guna mengantisipasi tingginya arus balik lebaran. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan ini untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran.
Azwar menjelaskan pengaturan pola bekerja WFH dan WFO (work from office) akan diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik akan tetap bekerja seperti biasa.“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen,” ungkap Azwar dalam siaran pers yang diterima oleh VOA.Ia mencontohkan, instansi pemerintah yang bekerja 100 persen WFO adalah yang bergerak di bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

Bacaan Lainnya
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Foto: KemenPANRB)
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Foto: KemenPANRB)

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu execellent dalam segala situasi,” jelasnya.

Azwar menjelaskan, kebijakan bekerja separuhnya dari rumah diberlakukan kepada para ASN di bidang kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, dan analisis.

“Instansi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal atau paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” paparnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *