Pemuka Lintas Iman Desak DPR Segera Sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

  • Whatsapp

( DN ) – Pemuka Lintas Iman mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang. Keberadaan legislasi itu dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi PRT yang rentan mengalami kekerasan.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom, mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibutuhkan untuk melindungi jutaan pekerja rumah tangga yang bekerja tanpa perlindungan dari negara.

Bacaan Lainnya

“Sedikitnya lima juta pekerja rumah tangga ini, saat ini terlunta-lunta kehidupannya. Kenapa saya katakan terlunta-lunta? Karena mereka 24 jam per hari, 7 hari per minggu, mereka tidak ada jam istirahat. Segudang kewajiban tapi nyaris tanpa hak, aturan-aturan yang ada tidak melindungi mereka termasuk dalam pengupahan,” kata Gomar Gultom dalam Konferensi Pers Seruan Pemuka Lintas Iman untuk Pengesahan RUU PPRT, Selasa (19/3).

Kesejahteraan PRT, menurut Gomar Gultom, bergantung pada kemurahan hati para majikannya. Sebabnya, tidak ada aturan hukum yang mengatur kewajiban majikan dalam memperlakukan PRT.

“Jujur, sebetulnya kehidupan para pekerja rumah tangga ini tidak beda jauh dengan perbudakan di zaman modern. Jadi kalau mereka bernasib baik, itu lebih karena kemurahan hati dari majikannya, bukan karena hak-hak mereka untuk diperlakukan sedemikian,” ujar Gomar Gultom.

Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Alissa Wahid, mengungkapkan pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang dibutuhkan untuk melepaskan PRT dari jepitan sistem yang melemahkan mereka. Pekerja rumah tangga di Indonesia, menurut Alissa Wahid, termasuk dalam kelompok Mustadh’afin atau dilemahkan oleh sistem.

“Maka kita perlu memperbaiki sistem ini. Kaum Mustadh’afin harus dilepaskan dari jepitan sistem yang membuat mereka lemah. Kita tahu kasus-kasus yang banyak terungkap di media massa bagaimana PRT tidak memiliki hak-haknya, disandera hak-haknya misalnya tidak memiliki jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan,” kata Alissa Wahid.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *