Dugaan Kecurangan Meluas, Protes dan Rencana Pengajuan Hak Angket Mengemuka

  • Whatsapp
Para pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan slogan-slogan dalam demo di luar kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu pada pilpres 14 Februari lalu di Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. (Foto: Achmad Ibrahim/AP Photo)

Ketidakpuasan sebagian warga dengan hasil hitung cepat pemilu dan semakin banyaknya laporan kecurangan dari relawan dan warga masyarakat mulai memanaskan situasi. Selain demonstrasi, usul untuk mengajukan hak angket ke DPR pun mengemuka. 

(DN) – “Siapa di sini yang lagi agak sedih? Banyak ya? Sedihnya sebentar saja yaa.. Karena sebenarnya khan hasil yang keluar ini sudah bisa diprediksi…”Demonstrasi mempertanyakan hasil pemilu mulai bergulir di beberapa kota, termasuk ibu kota Jakarta. Secara bergiliran massa dari beragam kelompok datang ke depan Istana Presiden, juga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Massa memprotes hasil pemilu yang berlangsung 14 Februari lalu, yang diduga sarat kecurangan. Yang menarik demonstran yang turun bukan saja warga atau mahasiswa yang marah, tetapi juga ibu rumah tangga, pensiunan polisi, dosen, dan guru besar.

Bacaan Lainnya

Salah seorang di antaranya adalah pakar hukum tata negara, Dr. Bivitri Susanti, yang oleh masyarakat luas kini dikenal sebagai penggagas dan narrator film “Dirty Vote.” Film dokumenter eksplanatori yang menjelaskan disain berbagai upaya mencurangi pemilu 2024 itu sudah ditonton lebih dari 20 juta orang dalam tujuh hari terakhir.

Pakar hukum tata negara, Dr. Bivitri Susanti
Pakar hukum tata negara, Dr. Bivitri Susanti

“Saya ingin ajak teman-teman yang lagi sedih untuk bangkit lagi dengan memikirkan bahwa demokrasi itu bukan kuantitas. Demokrasi itu bukan angka. Saya percaya metodologi, quick count (hitung cepat) benar secara metodologis, tetapi angka tidak bisa bercerita bagaimana ia bisa sampai di situ. Demokrasi adalah pada saat suara kita – warga – benar-benar diperhitungkan, bukan hanya dihitung dengan kalkulator, tapi diperhitungkan, didengar. Demokrasi itu harus substantif, di mana pemilu bukan hanya terlaksana, tetapi betul-betul membuat suara warga berharga.”

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *