ICW: Pemilu Ikut Tekan Upaya Pemberantasan Korupsi

  • Whatsapp
KPK menunjukkan uang dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati Meranti yang diduga menerima pemberian dari berbagai pihak hingga lebih Rp26 miliar. (Foto: Humas KPK)

Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan akan banyak kasus korupsi yang ditunda ditangani karena Kejaksaan Agung dan Polri tidak ingin dituduh mempolitisir kasus-kasus yang dilaporkan, termasuk laporan dugaan penyalahgunaan bansos. Apakah berarti penegakan hukum di tahun pemilu ini stagnan?

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan saat ini terjadi stagnasi penegakan hukum dan potensi merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin beberapa bulan lalu yang mengakui lemahnya pengawasan penegakan hukum kedua institusi yang mereka pimpin.Hal tersebut merupakan kesimpulan dari beberapa kebijakan keliru yang dikeluarkan kedua instansi ini, antara lain kebijakan untuk menangguhkan penindakan hukum terhadap peserta pemilu yang diduga terlibat korupsi.

Bacaan Lainnya
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (Foto: Kurnia)
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (Foto: Kurnia)

“Salah satu yang menyebabkan Indeks Persepsi Korupsi kita anjlok adalah korupsi di sektor politik. Oleh sebab itu, segala potensi tindak pidana korupsi harus diatasi dengan penegakan hukum yang kredibel,” ujar Kurnia saat berbicara dalam jumpa pers saat merilis “Pandangan Pemberantasan Korupsi 2024” Senin lalu (29/1),

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum kasus korupsi tidak boleh ditunda, apalagi dengan alasan yang dibuat-buat seperti pemilihan umum.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *