Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara menggelar pertemuan pada Jumat (8/12) pagi setelah Sekretaris Jenderal PBB menyurati mereka pada Rabu (6/12) bahwa dia akan menerapkan Pasal 99 Piagam PBB. Pasal tersebut memberi Guterres kekuasaan untuk mendesak DK mengambil tindakan atas masalah apa saja yang menurutnya bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Ini adalah pertama kalinya Guterres menerapkan pasal itu selama tujuh tahun menjabat yang dipenuhi oleh berbagai krisis. Pasal 99 terakhir kali diterapkan pada 1971 saat pertikaian yang berujung pada pendirian Bangladesh dan pemisahan negara itu dari Pakistan.
Tuai Protes
Duta Besar Inggris Barbara Woodward menyebut penderitaan warga Palestina “mengerikan dan menyedihkan”. Dia juga mengatakan lebih banyak jeda dan durasi jeda yang lebih panjang sangat penting untuk mengirimkan bantuan dan pembebasan sandera.
“Namun, kita tidak memilih resolusi yang tidak mengutuk kekejaman yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil Israel yang tidak berdosa pada 7 Oktober,” kata Woodward. “Menyerukan gencatan senjata sama saja dengan mengabaikan fakta bahwa Hamas sudah melakukan aksi teror dan menyandera warga sipil.”
Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Abushahab mengatakan bahwa sangat disesalkan di tengah penderitaan yang tak terperikan, DK tidak bisa menuntut gencatan senjata kemanusiaan.
“Mari saya perjelas: Dengan adanya peringatan keras dari Sekjen PBB, seruan dari para pelaku kemanusiaan, dan opini publik dunia – dewan ini menjadi terisolasi,” ujar Abushahab.
