Dalam keterangan yang diterima MDN, Senin (5/1/2026), AKSI menuntut pihak BNI segera menyerahkan data penyaluran bansos periode 2018–2023. Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas oknum pegawai bank yang diduga menghalangi jalannya penyidikan.
Kasus dugaan korupsi ini sebelumnya memicu kemarahan ratusan warga penerima manfaat (KPM). Mereka mengaku tidak pernah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya disalurkan melalui BNI. Kartu tersebut diduga dikuasai oleh oknum pendamping PKH bersama aparat desa, sehingga bantuan tidak sampai ke tangan warga.
